1 peran perempuan dalam politik indonesia

 Peran perempuan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dapat kita telusuri melalui eksistensi organisasi pergerakan perempuan pada awal abad ke-20 Masehi.

Dalam buku Sejarah Indonesia (masukan link https://www.kompas.com/tag/sejarah-indonesia) Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, latar belakang munculnya organisasi pergerakan perempuan di Indonesia berkaitan dengan penerapan kebijakan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda.

Penerapan Politik Etis pada awal abad ke-20 Masehi telah menciptakan banyak pembaharuan-pembaharuan penting yang identik dengan unsur modernitas.

Hal tersebut berhasil memberikan kesadaran terhadap kaum perempuan Indonesia untuk turut berjuang demi kesejahteraan dan kemerdekaan bangsa.

Tujuan pergerakan organisasi perempuan di Indonesia adalah untuk memajukan status perempuan pribumi di bidang sosial, politik dan pendidikan.

Dengan begitu, perempuan-perempuan Indonesia mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia.

 Sumber : kompas.com (masukan link lamun tomi butuh https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/22/125616469/organisasi-pergerakan-perempuan-di-indonesia)

Probolinggo (pake jenis font bold lamun tomi perlu) - Dukungan kalangan Nahdliyin terus mengalir kepada Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), untuk menjadi Capres 2024. Kali ini dukungan datang dari Perempuan NU Kota Probolinggo.

Mereka mendeklarasikan sikap dan dukungan untuk Cak Imin yang juga akrab disapa Gus Muhaimin. Deklarasi diikuti sekitar 350 perempuan NU Probolinggo. Mereka berkumpul di Gedung Indoor GOR Mastrip Kota Probolinggo dengan busana muslimah, dan atribut sesuai organisasi Perempuan NU.

Perempuan NU Probolinggo dengan khidmat dan khusyuk mengikuti rangkaian per rangkaian acara, berzikir duduk lesehan. Walaupun yang hadir beragam usia (muda, dewasa dan sepuh) tidak menjadi kendala dalam suasana batin yang tenang.

"Kami menyampaikan harapan kepada para tokoh Perempuan NU Probolinggo, agar mendoakan dan memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Gus Muhaimin sebagai calon presiden 2024," ujar Ketua Deklarasi Perempuan NU Probolinggo Dukung Gus Muhaimin Jadi Capres 2024, Hj Nur Hudana, Kamis (2/6/2022).

Nur Hudana menjelaskan, sesuai arahan dan dawuh KH Marzuqi Mustamar Ketua Tanffidziyah PWNU Jawa Timur, dan dawuh KH Ali Masyhuri Rois Syuriah PWNU Jawa timur, bahwa kebijakan politik yang paling maslahah di Indonesia, paling bermanfaat dan paling baik kepada NU, pesantren-pesantren NU dan warga NU serta kelestarian aqidah ahlus sunnah wal jamaah adalah Partai PKB.

"Maka berdosa kita, sebagai warga NU, khususnya Perempuan NU kalau membiarkan Gus Muhaimin berjuang sendiri menapaki jalan yang terjal menuju kepemimpinan nasional yakni Presiden 2024. Karena peran perempuan sangat signifikan dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sesuai sabda Nabi bahwa perempuan adalah tiang negara" jelasnya.

Deklarasi dihadiri berbagai tokoh Perempuan NU. Yakni dari unsur Pimpinan Cabang Fatayat NU, Pimpinan Cabang Muslimat NU, Pengasuh Pondok Pesantren Putri, Pimpinan Cabang IPPNU dan pimpinan kelompok Jamiyah-Jamiyah/Majlis taklim muslimat.

Tokoh yang hadir antara lain:

1. Syarifah Hj Aminah Habib Hadi Zainal Adibin (Ibu Wali Kota Probolinggo dan Pengasuh PP Putri Raudlatul Malikiyah Ketapang Probolinggo). 

2. Nyai Hj Siti Aminah (Ketua PC Muslimat NU/Pengasuh PP Putri Raudlatul Tholibin Kademangan)

3. Nyai Hj Nur Nur Hudana (Ketua Fatayat NU/Pengasuh PP Putri Raudlatul Mutaallimien Wonoasih)

4. Nyai Hj Muthmainnah (Pengasuh PP Putri An-Nur Sumbertaman)

5. Nyai Hj Tsulusiyawati Marzoeqie (Pengasuh PP Putri Tahfidul Quran Tarbiyatul Shibyan)

6. Shahabat Winda (Ketua IPPNU Kota Probolinggo)

7. Nyai Hj Musdzlifah (Pengasuh PP Putri Nurul Yaqin)

8. Nyai Husna (Pengasuh PP Putri Al-Mansuri)

9. Ning Anmbaul Ghoibiyah (Bendahara IPPNU Jatim, Pengasuh PP Putri Hidayatud Dien).

Acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars Hubbul Wathon. Kemudian pembacaan istigasah bersama dan pembacaan selawat nabi. Setelah pembacaan selawat nabi, sambil berdiri mereka melakukan pembacaan Ikrar dan Doa Perempuan NU untuk Gus Muhaimin Iskandar Jadi Presiden 2024.

Berikut ikrar dan doa yang dipimpin langsung Nyai Hj Nur Hudana:

IKRAR & DOA DUKUNGAN

PEREMPUAN NU PROBOLINGGO

UNTUK GUS MUHAIMIN ISKANDAR PRESIDEN 2024

Dengan ini, kami perempuan NU Probolinggo:

1. Menyatakan diri dengan seikhlas-ikhlasnya, akan senantiasa selalu mendoakan Gus Muhaimin Iskandar dianugrahi kesehatan, hidayah dan maunah oleh Allah SWT.

2. Menyatakan diri dengan seikhlas-ikhlasnya, akan senantiasa selalu mendoakan, meng-ikhtiarkan dhahir bathin untuk Gus Muhaimin Iskandar menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024

Sumber: detik.com (link mun tomi butuh https://www.detik.com/jatim/berita/d-6107068/perempuan-nu-probolinggo-dukung-cak-imin-jadi-capres-2024) 

2 KONFLIK INTERNAL PARTAI SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB KOMPLEKSITAS SISTEM MULTI PARTAI DI INDONESIA

Latar Belakang Permasalahan.
            Kajian mengenai partai politik (parpol) merupakan salah aspek penting di dalam ilmu hukum tatanegara. Bila kita berbicara mengenai parpol, berarti kita akan membicarakan mengenai partisipasi rakyat dalam dua hal, yaitu pertama : partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan  negara; kedua : partisipasi rakyat dalam membuat peraturan-peraturan perundang-undangan.[1] Oleh karena itu, kajian mengenai parpol akan terkait dengan studi mengenai pemilihan umum (pemilu) dan konsep negara hukum.

            Prof. Abdul Bari Azed berpandangan bahwa konsep negara hukum merupakan pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi, dan HAM yang paling penting adalah keiuktsertaan atau partisipasi rakyat dalam membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang akan mengatur kehidupannya.[2] Dan partisipasi rakyat untuk menyalurkan kepentingannya dengan ikut serta mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan, dan dalam bentuk yang sederhana adalah dengan mengikuti pemilu, atau ikut menjadi anggota parpol, mendirikan parpol, atau mengakomodasi kepentingannya dalam kehidupan bernegara.

            Kendati menurut teori ilmu hukum tata negara parpol merupakan suatu kajian yang penting, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Asli tidak menyebut (mengatur) secara eksplisit dan jelas mengenai parpol. Di dalam Penjelasan UUD 1945 (Asli) menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan (machtstaat). Dengan demikian pentingnya peranan parpol di dalam paradigma UUD 1945 (Asli) hanya dapat disimpulkan dari analisa teori-teori hukum tata negara mengenai hubungannya antara negara hukum, kedaulatan rakyat, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

            Lain hal dengan UUD 1945 yang sudah dirubah (Amandemen Kedua) yang menyebut secara eksplisit mengenai parpol. Di dalam Pasal 6 A UUD 1945 (Amandemen Kedua) yang menyatakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Sumber : ditjen.kemenkumham.go.id